PENTING: Hal yang perlu diketahui ketika ada razia kendaraan bermotor di jalan

DSC_0256

Bro.. pada prinsipnya petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melakukan tugasnya dan berwenang untuk melakukan razia kendaraan bermotor. Petugas sewaktu-waktu dapat menghentikan Kendaraan Bermotor, untuk meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. 

Razia berupa pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Yang dimaksud dengan “berkala” atau yang dikenal dengan “Razia” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektivitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan “insidental” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, yang lazim disebut tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri (pasal 260 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Biaya tilang mengacu pada denda yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang, petugas kepolisian akan memberikan tiga opsi kepada pelanggar lalu lintas:

  1. Menerima Lembar/Slip Biru, jika pelanggar mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Ini berarti pelanggar akan dikenakan denda maksimal dan membayarnya lewat Bank BRI. Jika pelanggar memilih untuk membayar ke Bank BRI polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar untuk menyetorkan denda ke BRI. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk petugas penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).
  2. Menerima Lembar/Slip Merah, bila pelanggar menolak/tidak setuju dengan sangkaan penyidik atau akan hadir sendiri di Sidang Pengadilan dengan menggunakan lembar merah tersebut sebagai surat panggilan untuk menghadiri sidang sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan dalam kolom yang tersedia pada lembar tersebut.
  3. Memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Pada opsi ini, pelanggar juga akan diberikan surat tilang Lembar/Slip Biru. Bedanya dengan opsi 1, pelanggar memberi kuasa kepada polisi untuk hadir di sidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Petugas tersebut akan membayarkan denda yang sudah dititipkan oleh pelanggar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri.

Contoh Tidak memiliki SIM

Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000,-
Keterangan: Dengan Blanko Tilang warna biru melanggar pasal ini (tidak memiliki SIM), pelanggar diwajibkan untuk membayar denda maksimal yaitu Rp 1.000.000,-.

Hal ini berbeda jika pelanggar ditilang menggunakan Blanko warna merah, karena denda untuk Blanko warna merah ditentukan berdasarkan keputusan Hakim Pengadilan, besarnya denda bisa dibawah denda maksimal atau bisa sesuai denda maksimal tergantung keputusan hakim.

Menahan atau Menyita Kendaraan

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 270 UU No 22 Tahun 2009).

Menurut KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka setelah itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP).

Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:

  1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
  2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Penyelewengan Tugas Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Kepolisian dianggap menyeleweng bila:

  1. Tindakan petugas menghentikan kendaraan bermotor untuk dilakukan pemeriksaan tanpa ada dasar yang jelas, seperti pelanggaran yang tertangkap tangan, atau pelaksanaan operasi kepolisian.
  2. Meminta atau menerima denda terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa memberikan surat tilang.
  3. Menilang atau menyita kendaraan tanpa dasar yang jelas, seperti menilang atau menyita kendaraan karena telat bayar pajak atau telat registrasi ulang STNK dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

DASAR HUKUM:

  1. Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  2. Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Angkutan Jalan jo Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  4. Pasal 104 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP:
    1. Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) huruf a, dan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e UU No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    2. Pasal 16 UU No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo Pasal 260 UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PROSEDUR PEMERIKSAAN SURAT-SURAT DIJALAN KENDARAAN

  1. Pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor oleh petugas Polri adalah merupakan rangkaian pelaksanaan kewenangan Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik.
  2. Dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenal. Maka, warga masyarakat yang diperiksa berhak meminta petugas Polisi/Pemeriksa menunjukkan tanda pengenalnya
  3. Tindakan memeriksa surat-surat seperti STNK/SIM dan identitas pribadi dilakukan untuk memastikan legalitas kendaraan dimaksud dan pengemudinya (keabsahan Kendaraan Bermotor dan kemampuan/Kompetensi Pengemudi yang menjalankannya), yang meliputi:
    1. Masa Berlaku STNK / SIM
    2. Kesesuaian Peruntukan Golongan SIM
    3. Kesesuaian Identitas dalam SIM dengan identitas Pengemudi
    4. Keterkaitan kendaraan dan / atau pengemudi dengan suatu tindak pidana kejahatan atau kecelakaan yang sedang dalam penyelidikan
    5. Kepentingan lainnya dalam rangka keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan

Oleh karenanya petugas harus melakukan visualisasi dan identifikasi/memeriksa secara pisik untuk memastikan kesesuaian antara kendaraan bermotor dengan STNK dan antara SIM dengan identitas Pengemudi (Tidak cukup hanya diperlihatkan oleh yang diperiksa)

PROSEDUR PEMERIKSAAN ISI KENDARAAN

  1. Pemeriksaan isi kendaraan bermotor oleh Petugas Polri tentu didukung dengan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka tugas kepolisian.
  2. Pintu kiri dan pintu kanan kendaraan bermotor perlu dibuka bersamaan, hal ini bertujuan agar:
    1. Obyek isi kendaraan mendapat cahaya yang cukup dari kedua sisi sehingga terlihat dengan jelas dan dapat diidentifikasi oleh petugas.
    2. Pemeriksaan dilakukan secara transparan (Pemilik kendaraan dapat menyaksikan tindakan petugas terhadap isi kendaraan secara jelas)
  3. Dalam hal Polisi Lalu Lintas melakukan pemeriksaan isi kendaraan bermotor, berarti petugas Polri tersebut sedang melaksanakan.
    1. Tindakan penyelidikan dan / atau penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang pelakunya melarikan diri atau
    2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas atau kejahatan lain yang melibatkan kendaraan bermotor
    3. Pengejaran dan / atau penghadangan, untuk penangkapan dan penindakan pelaku dan / atau kendaraan yang terlibat kejahatan.
  4. Standar Operasional Dan Prosedur serta sikap tindak anggota Polri dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan telah ditentukan, yaitu senantiasa diawali dengan Senyum, Sapa dan Salam, Menyampaikan Tujuan Pemeriksaan, Melakukan Pemeriksaan, kemudian diakhiri dengan ucapan “Terima Kasih”, Mengembalikan Benda-benda yang Diperiksa, Menyatakan Pemeriksaan telah Selesai, dan Salam.

Namun demikian ada kalanya berdasarkan sifat dan sasaran kegiatan dan atas penilaian pertugas terhadap situasi dan kondisi yang ada, mengharuskan petugas untuk langsung bertindak memeriksa dengan cepat.

Untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Your comment: